Gowa, Sulsel – Polemik ancaman viral terhadap nasabah yang menunggak angsuran pinjaman Rp50 Juta di BRI Unit Bontosunggu akhirnya berakhir damai. Kepala Unit BRI Bontosunggu turun langsung menemui nasabah dan mewakili karyawan untuk meminta maaf secara terbuka.

Pertemuan tersebut berlangsung secara kekeluargaan di kediaman nasabah di wilayah Bontosunggu, Kabupaten Gowa, Senin 02/11/2026. Kepala Unit BRI Bontosunggu datang langsung didampingi oleh karyawan dan kepala desa juga Babinsa Desa Panciro.

Dalam pertemuan itu, Kepala Unit BRI Bontosunggu mengakui adanya kesalahpahaman dan cara penagihan yang tidak sesuai dengan standar prosedur BRI. Ia menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada nasabah dan keluarganya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

“Saya selaku Kepala Unit BRI Bontosunggu, mewakili karyawan kami, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu nasabah atas ucapan yang kurang berkenan terkait ancaman ingin diviralkan jika pembayaran menunggak. Itu bukan SOP BRI. Itu murni kekhilafan karyawan kami. Kami sudah menegur dan membina yang bersangkutan,” ujar Kepala Unit BRI Bontosunggu di hadapan nasabah.

Karyawan yang bersangkutan juga menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

“Saya minta maaf, bapak/ibu. Saya khilaf. Saya hanya bermaksud mengingatkan, tapi cara saya salah. Saya janji tidak akan mengulangi lagi,” ucap karyawan tersebut.

Nasabah pun menerima permohonan maaf tersebut dengan lapang dada. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak akan memperpanjang persoalan tersebut.

“Saya terima maafnya. Saya juga minta maaf karena telat bayar. Saya bukan mau lari dari utang, cuma gaji telat. Terima kasih Kepala Unit sudah datang langsung ke rumah. Saya merasa dihargai sebagai nasabah,” ujar nasabah tersebut.

Dalam pertemuan itu juga disepakati solusi terkait tunggakan angsuran. Pihak BRI Bontosunggu memberikan kelonggaran waktu dan akan membantu nasabah untuk melakukan restrukturisasi angsuran sesuai kemampuan nasabah, tanpa ada lagi ancaman atau intimidasi.

Pihak BRI Bontosunggu juga menegaskan bahwa Sertifikat Tanah yang dijadikan jaminan pinjaman Rp50 Juta tersebut aman dan tidak akan dilelang secara sepihak selama nasabah masih beritikad baik untuk membayar.

Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh perbankan untuk selalu mengedepankan penagihan yang humanis, sopan, dan sesuai aturan OJK, bukan dengan ancaman viral yang dapat mempermalukan nasabah.

Makassar — Organisasi Advokat PERADMI menggelar rapat internal pada hari Senin, tanggal 5 oktober 2026 di Cafe Obia Eatery and Coffe jalan Tun. Abd. Razak Kab. Gowa , peserta rapat dihadiri oleh Ketua Umum Dr. Muhammad Nur, S.H., M.pd., M.H., C.Fls bersama jajaran pengurus dan anggota sebagai bagian dari upaya memperkuat soliditas, komunikasi, serta sinergi dalam menjalankan roda organisasi.

Rapat internal tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, para peserta tampak berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan organisasi, termasuk penguatan koordinasi antar anggota serta langkah-langkah strategis ke depan.

Pertemuan ini juga menjadi momentum penting untuk penyegaran struktur demi menyatukan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga profesionalisme serta eksistensi OA PERADMI sebagai organisasi profesi yang memiliki peran dalam bidang hukum dan penegakan keadilan.

Dalam suasana kebersamaan, para peserta menyampaikan semangat untuk terus menjaga kekompakan dan membangun komunikasi yang baik, Rapat internal diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah positif bagi perkembangan organisasi sekaligus mempererat hubungan antaranggota,

“Soliditas, kebersamaan dan profesionalisme menjadi modal utama dalam membangun organisasi yang kuat dan berintegritas,” demikian semangat yang tercermin dalam pertemuan tersebut.

Rapat ditutup dengan foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen seluruh peserta untuk terus memperkuat OA PERADMI ke depan, imbuh Ketum OA PERADMI”.

MAKASSAR —30/09/2026 Direktur Hukum (Dirhukum) Lembaga Analisis Anti Korupsi (LAKINDO) Sulawesi Selatan Irfan Harris mendesak Polda Sulsel dan Mabes Polri, khususnya Kortastipidkor Polri, untuk menahan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejumlah perizinan lainnya di Kabupaten Gowa.

Menurut Irfan Yang Juga Praktisi Hukum Seorang kepala daerah yang sudah berstatus tersangka kasus pemerasan dan TPPU oleh aparat penegak hukum tidak lagi memiliki legitimasi moral untuk memimpin Gowa. Jabatan bupati bukan milik pribadi atau dinasti, melainkan amanah rakyat.

Bagaimana mungkin kita berharap ada pelayanan publik yang bersih dan optimal jika pucuk pimpinan tertingginya sedang sibuk menghadapi proses hukum korupsi yang masif?

Dirhukum Lakindo sulsel Irfan harris, mengatakan Heran Baru kali ini ada kepala daerah di Sulawesi Selatan yang sudah di tetapkan tersangka namun belum di tahan, dan masih menjelankan Tugas seperti biasanya.

Desakan Ini muncul sebagai bentuk perhatian terhadap penegakan hukum dan tuntutan transparansi dalam penanganan perkara yang menyangkut pejabat publik. dirhukum Lakindo Sulsel Irfan Harris menilai, proses hukum harus berjalan secara profesional, terbuka, dan konsisten tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan seseorang.

Dirhukum Lakindo Sulsel meminta penyidik menjelaskan secara proporsional pertimbangan hukum mengenai belum dilakukannya penahanan terhadap tersangka Bupati Gowa. Menurut lembaga tersebut, penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat perlu disertai penjelasan yang memadai agar tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan publik Dan masyarakat.

perkara yang melibatkan kepala daerah memiliki dimensi kepentingan publik karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pelayanan perizinan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Oleh karena itu, penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada pengumuman status tersangka. Masyarakat membutuhkan perkembangan penyidikan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

Dirhukum Lakindo Sulsel menegaskan akan terus mengawasi perkembangan perkara melalui jalur yang sah dan menyampaikan aspirasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dirhukum Lakindo Sulsel mendesak Polda Sulsel dan Mabes Polri agar tidak membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa penjelasan. Tegakkan hukum berdasarkan bukti, proses setiap pihak secara adil, dan Menahan Bupati Gowa apabila seluruh persyaratan hukumnya telah sesuai. Penegakan hukum harus memberikan kepastian, bukan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.”

DirhukumLakindo Sulsel menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa.Penetapan tersangka Bupati gowa awal Bagian Dari proses Hukum Sehingga penyidik Berhak Menahan Tersangka dan menuntut Bupati Gowa Untuk mundur dari jabatannya.